Ruang Sidang yang Kering

Si Fulan duduk terpekur penuh kepasrahan ketika keterangannya ditolak oleh Majelis Hakim dengan gestur dan ungkapan yang menyakitkan hatinya. Si Fulan baru saja menerangkan bahwa ia terpaksa mengambil sebuah sepatu mahal dari toko tempatnya bekerja demi untuk memuaskan dahaganya mengenakan sepatu bagus ketika bertemu rekan-rekannya sesama petugas security. Ia berharap akan mengembalikan sepatu itu setelah pertemuan dengan rekan-rekannya selesai. Hakim yang menangani perkaranya tidak percaya dengan penjelasan itu, bahkan balik “memaksakan” pendapat bahwa sepatu mewah itu akan dijual dan hasilnya akan dipakai untuk berhura-hura.  Penuntut Umum yang duduk tenang, tersenyum karena tuduhan pencurian yang diajukannya telah terbukti. Sebaliknya Penasihat Hukum berputar-putar mempersoalkan CCTV Toko yang tidak jelas; 

Fulan terdiam pasrah. Tidak ada seorangpun penegak keadilan di ruangan itu yang berempati dengan alasannya. Di suatu toko mewah yang dijaganya dengan gaji tepat di titik Upah Minimum Daerah, ia berharap-harap cemas akan dapat memakai sepatu harapannya itu kelak. Ia tidak sedang berpikir menjadi kaya dan bergonta-ganti sepatu demi memuaskan hasratnya akan barang mewah.Ia hanya berpikir “meminjam” dan memakainya sehari demi sejumput perhatian rekan-rekannya;

Tapi apalah dayanya, Toko yang dijaganya itu terlalu kejam bagi dirinya, Serangkaian penyelidikan yang berujung penangkapan telah membuatnya duduk sebagai Terdakwa. Penuntut Umum dan Hakim akan menentukan lamanya ia harus menjalani pidana setelah berminggu-minggu sebelumnya ia sudah merasakan dinginnya ubin rumah tahanan.

Sketsa kejadian itu nyata terjadi di suatu ruang Pengadilan. Mungkin tidak sama persis, namun sebagai pembawa kerangka berpikir, intisari kejadian itu hadir apa adanya;

Dalam suatu pertemuan dengan Tim PPATK yang berkunjung ke Yogyakarta pada sekitar April 2016, saya mengemukakan keresahan saya tentang jalannya persidangan di Pengadilan. Keresahan itu lahir dari pengalaman dan pengamatan. Juga termasukmendengarkan pendapat,keluhan atau pernyataan rekan-rekan yang sering bersidang dan mengalami langsung penanganan perkara. Keresahan saya itu adalah bahwa sekarang Penuntut Umum dan juga Hakim tidak lagi mengejar motif dalam suatu rangkaian perbuatan pidana melainkan bagaimana fakta persidangan telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan;

Pemenuhan unsur pasal dakwaan itu berimplikasi serius karena secara langsung telah mengesampingkan pencarian kebenaran yang selama ini menjadi nafas lembaga peradilan.  Penuntut Umum alpa bahwa hakekat suatu lembaga persidangan adalah mencari kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan itu hadir melalui pemahaman terhadap motif, latar belakang dan alasan terjadinya suatu perbuatan pidana. Dengan melupakan motif, maka yang diperoleh hanyalah suatu rangkaian peristiwa yang kering akan nilai kemanusiaan.

Peradilan kemudian menjelma menjadi hanya sekedar arena peperangan antara Penuntut Umum, Penasihat Hukum bahkan kadang-kadang Hakim yang memihak. Adu taktik dan strategi dilancarkan demi untuk mengiyakan dan menidakkan isi dakwaan. Dalam praktek yang massif di berbagai lembaga pengadilan (bahkan bermula pada saat penyelidikan), seakan-akan terdapat suatu garis batas yang jelas antara motif yang tidak penting diungkap dengan perbuatan yang mencocoki rumusan pasal. Khazanah pengetahuan hukum memberi batas yang lain setelahnya dengan titik voltoid (delik sempurna). Terkadang penegak hukum masih berupaya membongkar motif, meskipun upaya itu banyak dilakukan sekedar basa-basi yang tidak menentukan (sekedar lip service).

Keresahan saya itu sebenarnya bukan hal baru. Michel Foucault telah lebih dulu merasakannya pada tahun 1970-an. Menurut Foucault, wacana hukum sangat tergantung pada kekuasaan tertentu (power), pengetahuan (knowledge) dan relasi antara keduanya yang menghasilkan kebenaran (truth) dan keadilan (justice). Kebenaran bukan lagi resultan dari Penyelidikan dan penyidikan melainkan produk dari suatu sistem  kekuasaan melalui penggalangan pengetahuan.

Foucault

Dalam “Truth and Judicial Forms” Foucault menuliskan, Pengetahuan dan kebenaran bukanlah produk alamiah dari sebuah penyelidikan dan penyidikan objektif, melainkan sebuah pertempuran, perang, konflik, yang di dalamnya ditemukan berbagai resiko,kesempatan, yang didalamnya bertemu dan bergesekan berbegai kepentingan (politik, ekonomi,sosial, kultural). Pengetahuan dan kekuasaan bersifat timbal balik, korelatif dan saling bertumpuk satu sama lain (superimpose). Tidak ada pengetahuan yang tidak memproduksi kekuasaan, sebaliknya tidak ada kekuasaan yang tanpa memiliki pengetahuan tertentu dalam pengoperasian, perjuangan dan pelanggengannya (Yasraf Amir Piliang, Posrealitas : Realitas Kebudayaan dalam era Posmetafisika)

Pencitraan yang dimaksud Foucault dilaksanakan demi sekedar menggugurkan kewajiban. Hakim bersidang sekedar untuk menggugurkan kewajibannya dalam memutus, Jaksa menggugurkan kewajibannya untuk menuntut dan Penasihat Hukum juga menggugurkan kewajibannya untuk membela. Maka yang terjadi kemudian adalah persidangan semu (pseudo court) karena semua perangkat "bergegas" untuk menyelesaikan tugasnya tanpa memikirkan seperti apa kebenaran dan keadilam. Persidangan kemudian berkembang menjadi angka dan statistik yang kering akan nilai dan penyumbang maraknya angka-angka itu pada hari esok. Kekuasaan para pemilik kewenangan di ruang sidang kemudian dicitrakan sebagai profesi mulia yang dipahat dari gading rutinitas dan ditegakkan di atas pencitraan dan ketakutan

 

Foucault pasti tidak pernah mengikuti persidangan di Indonesia, namun analisisnya tentang kekuasaan dan pengetahuan sangat tepat menggambarkan kondisi ruang sidang pengadilan kita.  Penuntut Umum tidak lagi berpayah-payah membongkar rangkaian peristiwa sebelum hari H dan jam D. Majelis Hakim pun tidak akan menelisik lebih jauh kebenaran pendapat si Fulan. Penuntut Umum, Hakim bahkan Penasihat Hukum telah melakukan framing (pembingkaian) terhadap apa yang akan terjadi di ruang sidang. Framing itu terbentuk dari berbagai variabel yang lebih tepat disebut kendala, antara lain berupa volume perkara, banyaknya agenda, insentif yang seragam atau bahkan kebiasaan yang lahir dari rentetan peristiwa.  Maka Pengadilan pun kemudian berubah menjadi hanya tempat untuk memutus perkara dan menghukum orang, jauh dari sisi humanis yang memperbolehkan simpati dan empati berkelindan.

Selamatkan Anak kita sebelum berubah menjadi Penjahat

Angel adalah seorang anak lelaki keturunan afro hispanik. Ia terkenal nakal di rumah ataupun di sekolah. Meski kesehariannya dikenal sebagai anak yang tanggap dan responsif, nilai-nilainya di sekolah senantiasa berada di titik nadir. Ia juga bergabung dengan geng yang sering kali membuat onar. Parahnya lagi, Angel juga kedapatan mengisap mariyuana bersama teman gengnya.  Nasehat guru dan terutama orang tuanya dianggap angin lalu. Tak jarang pula ia mendebat dan berkata kasar pada ibunya. Dengan ayah tirinya, ia juga tidak akur. Ada kesan penolakan yang kuat terhadap nilai-nilai kekeluargaan. Kedua orang tuanya sudah sampai pada batas kesabaran. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk membawa Angel kembali pada jalur kebenaran demi masa depannya kelak.

Untunglah kisah Angel tidak terjadi di negara ini melainkan terjadi di negara adi kuasa, Amerika Serikat. Di negara superpower yang konon dibangun oleh para pemikir dan penggiat hak asasi manusia tersebut, Angel lalu dimasukkan dalam suatu program khusus yang menginisiasi anak agar berperilaku sosial baik dan menghormati orang lain. Program itu dikenal sebagai Juvenile Intervention Program (JIP). Dalam film dokumenter yang ditayangkan oleh stasiun tv Crime Investigation (CI) tanggal 4 Februari 2016, JIP dipaparkan dengan sangat menarik;

Anak yang bermasalah di sekolah atau keluarga diperlakukan seperti tahanan/narapidana selama sehari. Mereka dimasukkan dalam penjara dengan pakaian khusus yang berbeda dengan tahanan lain. Selanjutnya mereka dibawa melewati selasar di depan ruang-ruang penjara yang diisi oleh para narapidana. Para Napi yang melihat mereka akan mengeluarkan kata-kata kasar yang intinya meminta para penjaga menyerahkan anak-anak itu kepada mereka untuk di “kerjai”.

Setelahnya, anak-anak itu akan dibawa ke suatu ruangan khusus mendengarkan pengarahan dari para

penjaga yang telah dibekali ilmu psikologi. Para Napi yang berkelakuan baik selanjutnya mendapat giliran membagi “ilmunya”. Mereka akan meminta baik dengan halus maupun dengan kasar agar anak-anak itu tidak mengikuti jejak mereka. Pada titik ini, anak-anak itu akan terus dicekam ketakutan dan pengendalian amarah. Di sesi tersebut, anak-anak akan ikut makan bersama napi-napi sambil mendengarkan para napi ‘berkhotbah”;

Kamar mayat/jenazah menjadi persinggahan berikutnya. Anak-anak akan diberikan pemahaman

Anak-anak berdiri didepan kamar jenazah

bahwa kalau kenakalan di waktu lalu tetap diteruskan maka halte terakhir mereka selain di penjara adalah di kamar jenazah. Data statistik juga disampaikan bahwa kematian tidak hanya menimpa orang dewasa yang terjerat narkoba, kejahatan atau perilaku menyimpang lainnya

Sesi menghubungi keluarga juga disediakan. Dalam sesi itu anak-anak akan diberi kesempatan menelepon keluarganya.Model telepon yang diberikan adalah model berhadapan dengan telepon yang dipisahkan oleh kaca sebagaimana yang dilakukan oleh para penjahat kelas berat. Pada titik ini, air mata mulai mengalir. Dunia kekerasan yang mereka alami seharian penuh mulai mendekatkan mereka pada kerinduan akan suasana damai di rumah.

Pada bagian akhir program, setiap anak akan masuk ke ruangan khusus yang di tengahnya disediakan kasur gulung. Setiap anak akan ditanya, apakah menurutnya ia harus pulang ke tengah-tengah keluarganya atau tetap berada dalam penjara. Anak-anak itu akan membuat perbandingan, sikap kelakuan mereka di masa lalu, rencana-rencana untuk hidup lebih baik sampai pada resolusi ke depan yang akan dilakukan;

Film dokumenter tersebut berakhir dengan keadaan pasca 3 bulan program JIP. Wawancara yang dilakukan terhadap Angel, keluarganya atau teman-temannya di sekolah menunjukkan ada perubahan signifikan ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai sekolahnya juga semakin meningkat sesuai dengan kecerdasannya. Hubungan dengan ibu dan orang tua juga lebih baik sehingga semua pihak senang dan terpuaskan.

Pola-pola pengasuhan dan pendidikan terhadap anak yang berperilaku menyimpang di Indonesia hanya sebatas rehabilitasi pasca kejahatan. Pola yang terjadi adalah pola kuratif atau mengobati. Karena polanya adalah mengobati maka anak akan diperlakukan sebagai pasien yang sedang sakit. Hubungan yang terjadi kemudian adalah hubungan dokter-pasien. Tidak ada interaksi intens. Dokter hanya datang mendiagnosa perkembangan penyakit kemudian pergi dan tidak lama berselang obat datang;

Pola itu berbeda dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Bagi anak berperilaku menyimpang, disediakan program yang bersifat preventif/pencegahan. Anak-anak itu akan di masukkan dalam suatu program seperti JIP yang memberikan penyadaran bahwa perilaku menyimpang itu tidak boleh diteruskan. Ada suatu keadaan dimana semua pihak memahami pentingnya penyadaran pada anak-anak sebelum mereka melewati batas dan berubah menjadi penjahat. Dalam program itu, anak-anak “nakal” yang kebanyakan belum mengetahui konsekuensi kenakalannya itu akan diikuti pola berpikirnya. Selanjutnya pola berpikir itu akan didorong sejauh mungkin ke depan sehingga anak-anak itu akan terperangah melihat apa yang akan terjadi  kedepan kalau kenakalan-kenakalan itu diteruskan.

Program-program pencegahan seperti ini sebaiknya dibuat dan diperbanyak oleh negara kita, sehingga Negara tidak terkesan hanya menampakkan diri secara bengis ketika kejahatan telah  berlangsung melainkan juga membantu kita para orang tua, dengan menampakkan wajah lembut dan tangan penyelamatnya ketika putra-putri kita akan dibekap dan ditarik ke dalam alam kegelapan

Sesat pikir berpaling ke Undang-Undang ?

Tahukah anda pasca bom di jalan Thamrin, beberapa institusi terlibat ketegangan yang mengarah ke perang pernyataan secara terbuka ? Atau tahukah anda kalau banyak institusi yang teridentifikasi mengalami kegalauan dan kecemburuan antar institusi ? 

Semuanya bermula dari rencana pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar lebih garang menghadapi para teroris yang piawai melihat celah aturan. Pemerintah beranggapan, revisi undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan membuat bangsa ini aman dan terlindungi dari ulah para teroris;

Badan Intelijen Negara (BIN) melalui Kepala BIN Sutiyoso lebih dulu meminta agar dalam revisi UU Terorisme, BIN diberi kewenangan menangkap dan menahan terduga teroris sebelum adanya aksi teror.  Gayung bersambut, permintaan Sutiyoso itu direspon oleh Kapolda Metro Jaya, Tito Karnavian dengan penolakan. Bahkan Kapolda Metro mengatakan Kalau dalam revisi UU Terorisme itu ada pendekatan militer dan intelijen yang berlebih dalam menangani terorisme, akan berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia."ujarnya 

Apapun sikap para pejabat negara itu, tulisan ini tidaklah bermaksud mengelaborasi lebih jauh sisi materil revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tulisan ini hanya akan menyoroti kegandrungan kita yang senantiasa mencari cara penyelesaian suatu masalah pada pembuatan atau revisi undang-undang;

Pada setiap kejadian atau yang membawa implikasi pada ruang-ruang publik, masyarakat seringkali terbelah dalam proses pencarian penyelesaian.  Ada yang berupaya memaksimalkan situasi, aturan atau keadaan, ada pula yang terus berpikir untuk melipatgandakan kewenangan melalui revisi atau pembuatan peraturan baru;

Data menunjukkan bahwa pada Periode 1999-2004, Prolegnas menetapkan 300 RUU dengan capaian 175 UU (58%), Periode 2004-2009 Prolegnas menetapkan 284 RUU dengan capaian 193 UU (68%), Periode 2009-2014 Prolegnas menetapkan 247 RUU dengan capaian akhir sebanyak 126 UU (51%).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sekretariat Kabinet  dari Tahun 1945-2012 tercatat telah dibentuk 1515 Undang-Undang. Dari 1515 sebanyak 484 UU dibentuk dalam kurun 1999-2012 (13 Tahun) yaitu rata-rata 37 UU per tahun, sementara jumlah UU yang dibentuk sejak tahun 1945-1998 (53 tahun) yaitu 1031 yang berarti rata-rata 19 UU per tahun.

Penelitian Dr. Bayu Dwi Anggono, Dosen Universitas Jember, sejak 1999-2012 terhadap 428 undang-undang atau berjumlah 200 apabila dikurangi undang-undang kategori daftar kumulatif terbuka, menghasilkan kesimpulan bahwa sebanyak 14 (empat belas) UU diindikasikan sebagai materi/hal yang seharusnya tidak perlu diatur dengan UU (kurang tepat diatur lewat wadah UU);

Revisi atau pembuatan peraturan baru telah menyebabkan bangsa ini terjebak pada apa yang disebut oleh Prof. Maria Farida Indrati sebagai hyperregulation (hiper regulasi). Hiper regulasi adalah suatu keadaan dimana terjadi pembengkakan jumlah peraturan perundang-undangan karena adanya kecenderungan pembentuk undang-undang semakin boros dan terlalu membesar-besarkan persoalan;

Pola pikir untuk menyelesaikan beragam persoalan bangsa dengan berpaling pada pembentukan aturan/perundang-undangan adalah pola pikir yang sesat. Kompleksitas hidup yang selalu dibingkai dengan undang-undang secara rigid menciptakan hidup yang kaku. Demikian pula, setiap kreasi yang tidak diatur dalam aturan dapat dianggap sebagai pembangkangan terhadap aturan itu sendiri. Maka hidup kemudian menjadi hambar karena gerak setiap orang mudah diprediksi, dianalisa dan diintervensi.

Belum lagi kalau kita bicara tentang undang-undang yang memiliki sanksi pidana tidak peduli aturan itu sesungguhnya berkaitan dengan soal-soal administrasi, keperdataan ataupun keagaaman. Sanksi dianggap sebagai satu-satunya pilihan terbaik untuk melakukan rekayasa terhadap keadaan sosial masyarakat. Negara kemudian hadir dengan wajahnya yang bengis, seolah-olah siap menerkam anak-anaknya sendiri.

Mengapa tidak memaksimalkan aturan yang ada, mengapa tidak berpaling pada pengayaan kegiatan lapangan. Secara rasional, suatu tindakan akan dapat dibenarkan sepanjang bersesuaian dengan tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Hindari keengganan melakukan tindakan atas dasar tidak ada aturan yang mengaturnya. Bukankah manusia dikaruniai logika dan metode berfikir yang dinamis dengan dilingkupi sistem hidup bermasyarakat ?

Operasi PETRUS dihidupkan kembali ?

Awalnya adalah berita di sebuah situs on line, http://news.detik.com/berita/3086478/bnn-segera-izinkan-tni-tembak-bandar-narkoba. Berita itu menyentak kesadaran publik. Bagi para pemerhati hukum atau penggiat HAM, masih segar terbayang betapa hukum terpuruk ke titik nadir ketika Pemerintah tiba-tiba melaksanakan pembasmian preman yang dikenal sebagai operasi PETRUS (Penembak Misterius) pada medio 1980-an;

Dengan tangan kekuasaan yang kuat, Presiden Soeharto waktu itu diduga kuat mengetahui (kalau tidak bisa disebut dalangnya) operasi PETRUS. Sekelompok prajurit terlatih mengambil peran penegak hukum untuk menentukan siapa yang terlibat sekaligus melakukan eksekusi tembak mati dan meletakkan mayatnya di tempat-tempat publik;

Masyarakat terperangah, sebagian bersyukur bahwa suasana ibukota yang semakin keras akan kembali menunjukkan wajah lembutnya tanpa kehadiran preman/para gali. Sebagian lagi meradang, tindakan ekstrajudicial itu mengoyak harmoni hukum sekaligus merusak sistem peradilan pidana yang telah dibangun bertahun-tahun.

foto korban PETRUS, sumber : addgue.com

Dunia hukum juga ikut terbelah. Sebagian mengamini operasi PETRUS karena melihat hukum tidak berdaya mengurangi kuantitas dan kualitas kejahatan. Usia republik yang masih muda itu harus berpacu dengan mulai terbitnya kelompok-kelompok kejahatan teroganisir. Kejahatan pada saat itu mulai menunjukkan perilaku modern melalui pemimpin-pemimpin yang mengendalikan dunia kejahatan bagaikan jejaring organisasi. Setiap khasanah kehidupan dimasukinya, bahkan termasuk institusi penegak hukum. Seorang kawan senior dengan pangkat menengah di sebuah institusi penegak hukum dengan “bangga” bercerita bahwa pada tahun-tahun itu, memegang uang sampai Rp. 1 milyar adalah hal yang biasa. Negara seakan berada pada zaman jahiliyah, apa-apa mudah bahkan nyawapun begitu mudahnya di lepaskan dari tubuh yang disanggahnya;

Tapi operasi ini selain menyisakan kegetiran pada keluarga korban, juga meninggalkan kesedihan mendalam bagi aparat penegak hukum yang jujur dan setia dalam bertugas. Urusan pengendalian kejahatan adalah urusan sistem peradilan pidana. Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah upaya masyarakat untuk mereduksi perkembangan kejahatan sampai pada batas-batas yang dapat ditoleransi masyarakat. Oleh karenanya, ketika perkembangan kejahatan sudah sampai pada batas “memuakkan” masyarakat, catur wangsa (atau sekarang menjadi panca wangsa) penegakan hukum akan turun tangan mengendalikannya.

Pengendalian itu adalah tugas penegak hukum. Ini erat kaitannya dengan Politik kriminal. Menurut Barda Nawawi Arif, politik kriminal senantiasa terrentang antara upaya perlindungan dan menyejahterakan masyarakat. Titik keseimbangan antara kedua hal tersebut menentukan pola perencanaan, aplikasi dan evaluasi kebijakan pemerintah.

Pada titik keseimbangan itulah aparat penegak hukum memposisikan diri. Pengendalian kejahatan melalui tindakan ekstrajudicial mendorong bandul pendulumnya ke arah perlindungan dan menjauh dari kesejahteraan. Dunia ekonomi menjadi horor karena kejahatan didefinisikan secara subyektif dan jauh dari keadilan. Setiap orang dapat mempersepsikan kejahatan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Sialnya, orang yang memegang timbangan nilai tersebut adalah orang yang tidak mengerti keadilan dan lekat dengan kekerasan sehingga jalur kekerasan itu pula yang dipilihnya menjadi sarana eksekusi;

Saat ini dunia hukum telah berjarak sekitar 30 tahun dengan operasi PETRUS. Sebagian kalangan mungkin telah banyak yang melupakan kejadian tersebut sehingga tidakmengherankan kalau kemudian operasi-operasi extrajudicial seperti itu hendak dihidupkan kembali. Banyak pihak yang bertepuk tangan dengan hadirnya operasi itu tanpa menyadari bahwa timbangan baik buruk itu dapat memposisikan diri mereka sendiri dalam timbangan buruk;

Benar dan salah harus ditelorkan melalui lembaga peradilan. Debat tentang nilai suatu perbuatan harus dilakukan dalam suatu persidangan yang adil. Itulah pilar demokrasi. Siapapun yang menghendaki agar debat tentang nilai harus diserahkan pada individu-individu yang jauh dari nuansa keadilan, harus menjadi musuh bersama. Bukan hanya musuh bagi kalangan dunia hukum tapi juga seluruh masyarakat

Reinkarnasi

Hampir 2 tahun blog ini mati suri. Berbagai urusan dan kesibukan menghalangi kegiatan penulisan dan pengisiannya. Hari ini semangat baru tumbuh kembali disertai janji bahwa ke depan blog ini akan bersemi kembali. Ada sedikit perubahan bagi dari sisi materi maupun penyajian...Namun kesemuanya tetap dalam kerangka membuat hal-hal rumit menjadi lebih sederhana