Reinkarnasi

Hampir 2 tahun blog ini mati suri. Berbagai urusan dan kesibukan menghalangi kegiatan penulisan dan pengisiannya. Hari ini semangat baru tumbuh kembali disertai janji bahwa ke depan blog ini akan bersemi kembali. Ada sedikit perubahan bagi dari sisi materi maupun penyajian...Namun kesemuanya tetap dalam kerangka membuat hal-hal rumit menjadi lebih sederhana

Titik Taut Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi

Dalam suatu perkuliahan di kampus Salemba beberapa waktu lalu, seorang dosen menjelaskan tentang bagaimana konsep-konsep ekonomi turut mempengaruhi suatu perilaku pelaku kejahatan. Dosen itu menjelaskan bagaimana seorang pelaku kejahatan akan mempertimbangkan faktor keberanian/resiko dan konsekuensi yang akan diperoleh sebelum memperoleh hasil kejahatan. Secara matematika, dosen itu menjelaskan bahwa hasil kejahatan adalah gabungan antara keberanian/resiko dan konsekuensi. Waktu itu, saya tidak percaya pada penjelasan itu. Bagi saya, logika hukum bukan sesuatu yang berjalan linier sesuai kaidah-kaidah ekonomi. Logika hukum banyak ditentukan oleh variabel sosial yang melompat-lompat dalam menyikapi setiap tindakan. Dosen tidak menanggapi lebih lanjut kecuali bahwa pemahaman itu terserah persepsi masing-masing. Kelas terdiam, namun entah ada hubungannya atau tidak, pada akhir semester, nilai-nilai mata kuliah itu bagi seluruh kelas terjun bebas bahkan sebagian besar malah tidak lulus.

Beberapa tahun kemudian, saya tersadar. Dosen tersebut ternyata sedang menjelaskan suatu cabang ilmu pengetahuan baru yang bersumber dari simbiosis antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Di luar negeri (dosen tersebut baru pulang pendidikan di luar negeri), simbiosis itu mulai menunjukkan titik realitas pada medio pasca perang dunia kedua.

Beberapa pemikir hukum mencoba memberikan hipotesa bahwa persinggungan ilmu hukum dan ekonomi merupakan hasil yang tidak terpisahkan dari argumentasi dalam debat tentang tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan atau kepastian. Persinggungan hukum dan ekonomi dikatakan banyak pakar dimulai dari ajaran Bentham (1789, 1827, 1830) yang menawarkan jalan tengah antara kepastian dan keadlan dengan mengemukakan inti ajaran kemanfaatan yang kemudian dikenal dengan istilah utilitarian. Tulisan-tulisan Bentham mengupas secara sistematis dalam meneliti bagaimana manusia akan berperilaku dalam menghadapi hukum, sekaligus mengevaluasi efeknya secara kolektif dan hubungan sebab akibatnya dalam konteks kesejahteraan sosial (Fajar Sugianto, 2013).

Fajar Sugianto melanjutkan bahwa Konsepsi utilitarian Bentham mengembangkan pemikiran baru dari beberapa pakar hukum seperti Coase (1960) tentang eksternalitas dan tanggung jawab hukum, Becker (1968) tentang kejahatan dan penegakan hukum dan Posner (1972) tentang economic analysis of law. Seiring dengan pertumbuhan disiplin ini, teori-teori hukum telah mengasimilasi banyak konsep-konsep ekonomi seperti incentive effects, opprtunity costs, risk eversion, transaction costs, free-riding, regulatory capture, credible commitment dan lain sebagainya. Demikian pula, ilmu ekonomi mulai membuka diri terhadap konsep-konsep ilmu ekonomi seperti litigation costs, property rules, liability rules, reliance damages, monetary and non-monetary sanctions dan sebagainya.

Kalau sedikit ditarik ke belakang, konsep ini juga sejalan dengan konsep hukum adat jawa yang diadopsi sistem minerba modern menjadi production sharing contract. Dalam konsep ini, negara mengundang para investor menanamkan dananya pada lapangan minerba dengan kompensasi hasil yang dibagi dua sesuai prosentase perjanjian antara negara dan investor.

Di bidang hukum pidana, titik paling nampak persinggungan itu nampak pada penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan dengan pembayaran uang pengganti.

Istilah “uang pengganti” pertama kali muncul dalam Pasal 34 huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran negara Tahun 1971 Nomor  19, yang selengkapnya berbunyi : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi”. Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan-ketentuan untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat prosedur (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi) dari Hukum Acara yang berlaku. Penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang, dalam mendapat bukti-bukti di dalam suatu perkara pidana korupsi yang sukar didapatkannya. Salah satunya adalah barang kepunyaan terhukum dapat dirampas dan di samping itu terhukum dapat dihukum untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan nilai harta benda yang diperoleh dari korupsi (Pasal 34). Sedangkan Penjelasan Pasal 34 menyebutkan : “Untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun kekacauan perekonomian negara, maka dianggap perlu sekali atas perampasan barang-barang bukti pada perkara korupsi tidak terbatas pada yang dimaksud dalam Pasal 39 KUHP, sehingga hukuman tambahan itu merupakan perluasan yang diatur dalam KUHP. Apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda“.

Untuk menghitung besaran uang pengganti yang “sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi” maka dimintalah bantuan pada auditor, baik yang tergabung dalam institusi negara seperti BPK, institusi pemerintah seperti BPKP ataupun institusi swasta seperti Kantor Akuntan Publik.

Pada bidang ini, intervensi para auditor merangsek masuk kedalam lapangan hukum pidana. Beberapa buku yang beredar di pasaran mengindikasikan hal itu. Para ekonom itu menjadikan bidang audit korupsi sebagai lapangan baru yang menarik untuk dieksplorasi.

Pada titik taut ini, para ahli hukum (pidana) boleh dikatakan ketinggalan. Kalau mau jujur sebenarnya, bidang hukum adalah sesuatu yang pokok dalam upaya membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam suatu tindak pidana korupsi. Ilmu ekonomi cq. Ilmu akuntansi cq. Ilmu auditing hanyalah ilmu pembantu hukum pidana.

Para auditor akan bekerja dengan kaidah-kaidah Ilmu ekonomi cq. Ilmu akuntansi cq. Ilmu auditing untuk kemudian dibawa ke lapangan hukum pidana dan dinilai oleh para praktisi hukum pidana. Penilaian itu mau tidak mau akan melibatkan kaca mata hukum pidana untuk menilai hasil pekerjaan para auditor. Disini sesungguhnya rawan perbedaan pemahaman karena bukti audit yang menjadi dasar penarikan kesimpulan akan dinilai kembali dengan bukti yuridis untuk menentukan besaran kegurian dan indikasi perbuatan melawan hukum.

Apapun itu, simbiosis Ilmu hukum dan ilmu ekonomi dewasa menciptakan suatu mutualisme yang saling mendukung dan memperkuat. Bahkan di negara kita, model ilmu ekonomi telah menjadi suatu terapi pemberian sanksi pidana yang sangat diperhitungkan oleh para pelaku kejahatan. Pemiskinan koruptor atau pembebanan denda dan atau uang pengganti menjadi salah satu opsi penghukuman yang sangat menakutkan ketimbang sekedar pidana badan. 

Cangkringan, kaki Gunung Merapi, 31 Maret 2014

Book Review : Pengantar Kriminologi : Teori, Metode dan Perilaku Kriminal. Edisi Ketujuh : Frank E. Hagan

“Kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal.” Kutipan itu hadir pada halaman pendahuluan sebuah buku berjudul Pengantar Kriminologi : Teori, Metode  dan Perilaku Kriminal.

Kriminologi sangat berperan dalam mereduksi kejahatan di suatu komunitas. Kriminologi lebih menyentuh ke akar persoalan kejahatan ketimbang hukum pidana yang lebih bersifat sebagai “pemadam kebakaran”. Dengan mengeksplorasi perilaku kriminal dan sebab-sebab kejahatan, dapat disusun suatu metode/terapi yang tepat untuk mengurangi produksi kejahatan (meminjam kata-kata Prof. Mardjono R) sampai pada batas-batas yang dapat ditoleransi masyarakat.

Kriminologi juga sangat erat dengan dunia hukum nasional. Bahkan Kriminologi telah lama didapuk sebagai ilmu-ilmu pembantu hukum pidana yang sangat berkontribusi dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Buku ini menjadi penting karena khazanah buku-buku teks kriminologi berbahasa Indonesia sebenarnya sangat minim. Beberapa buku yang beredar di pasaran, baik ditulis oleh para ahli hukum ataupun Kriminolog nasional negara kita telah lebh dahulu hadir untuk mengisi kekurangan buku-buku ajar tentang kriminologi di kampus-kampus. Kalau akhirnya dunia kriminologi mendapat tambahan dari karya Frank E. Hagan, seorang penulis kriminologi terkenal dari Mercyhurst College Amerika Serikat, tambahan itu patut diapresiasi positif.

Buku ini terbagi atas 15 bagian besar, yaitu : (1) Pendahuluan, (2) Metode-metode Penelitian dalam Kriminologi, (3) Karakteristik Umum Kejahatan dan Penjahat, (4) Teori-teori Kriminologi Awal Klasik, (5) Teori-teori Biologis dan Psikologis, (6) Teori-teori arus utama sosiologis, (7) Teori-teori Kritis Sosiologis dan teori-teori terintegrasi, (8) Kejahatan Kekerasan, (9) Kejahatan Properti : Sesekali, konvensional dan profesional, (10) Kejahatan Kerah Putih : Okupasional dan Korporat, (11) Kejahatan Politik dan Terorisme, (12) Kejahatan Terorganisasi, (13) Kejahatan terhadap ketertiban publik, (14) Kejahatan Komputer, (15) Masa depan kejahatan.

Buku setebal 765 halaman ini sebenarnya dicetak sejak Oktober 2013 oleh Penerbit Kencana dari Prenadamedia Group Rawamangun Jakarta, namun baru terlihat di pasaran (khususnya di Jogja) pada Februari 2014. Di sampul buku tertulis Edisi Ketujuh namun saya tidak memahami secara jelas, apakah buku ini adalah seri ke tujuh (yang artinya ada enam edisi sebelumnya luput dari perhatian) ataukah hanya simbol belaka

Kelebihan buku ini adalah pada komposisi materi yang sangat detail. Hampir pada setiap halaman terdapat gambar, foto, tautan audio/tautan video (yang merujuk ke situs tertentu di dunia maya), ataupun kliping koran. Buku ini juga sangat up to date karena mengetengahkan kasus-kasus besar (di Amerika tentunya) yang banyak menyita perhatian publik.

Kelebihan lainnya ada pada analisis Hagan yang sangat komprehensif dengan literatur yang sangat kuat dari sisi akademik. Tidak itu saja, Hagan juga bahkan mengambil contoh-contoh kasus dari dunia pop untuk lebih menguatkan analisisnya. Lihatlah misalnya pada hal. 119 tentang Kejahatan copycat sebagai tren kejahatan yang lahir dari peniruan bersumber liputan atau penggambaran media. Film “taxi driver” tahun 1976 yang tokoh utamanya diperankan Robert de Niro, berusaha membunuh presiden, mengilhami percobaan pembunuhan terhadap Pres. Reagan. Film “the program” mengilhami dua remaja untuk meniru sebuah adegan dimana para pemain sepak bola yang mabuk bermain “ayam-ayaman” dengan berbaring di tengah jalan bebas hambatan. Kedua remaja tersebut tewas.  Film “natural born killer” dilarang diputar di Inggris dan Irlandia karena mengilhami pembunuhan di Amerika Serikat dan Perancis. Film “child’s play” dan serial lanjutannya menampilkan karakter jahat yang gesit bernama Chucky, dan mungkin mengilhami dua bocah laki-laki dari Liverpool memancing seorang anak 2 tahun dari Mal Liverpool dan kemudian membunuhnya.

Dari sisi historis, buku ini juga sangat kaya akan data. Pada Bab 12 tentang Kejahatan Terorganisasi, Hagan memaparkan sindikat kejahatan terorganisasi nternasional mulai dari Yakuza, Triad China hingga sindikat kejahatan Rusia. Tidak lupa juga Hagan menjelaskan tentang kartel Kolombia, teori Cosa Nostra, teori patron hingga sindikat Amerika-Italia.

Menariknya, pada setiap akhir Bab, buku ini menyediakan halaman tersendiri yang memuat Konsep kunci, Pertanyaan ulangan, sumber web, latihan web dan bacaan pilihan. Halaman ini sebenarnya hdir untuk me-refresh bacaan sebelumnya sekaligus mengembangkan daya nalar melalui penelusuran informasi di dunia maya.

Kelemahan buku ini sebagaimana buku-buku terjemahan lainnya adalah pada redaksi kalimat yang kadang-kadang terkesan dipaksakan oleh penerjemah sehingga membuat kening berkerut mereka-reka apa yang dimaksudkan oleh penulis aslinya. Pembaca juga sebaiknya tidak terlalu berharap adanya penjelasan-penjelasan tentang bentuk-bentuk kejahatan lain di luar Amerika kecuali kalau kejahatan itu bersentuhan dengan dunia kejahatan Amerika atau kejahatan itu sedemikian dahsyatnya sehingga ditarik menjadi menu wajib pelajar Amerika. Olehnya itu, dalam buku ini tidak akan ditemukan Hashshassin, kejahatan terorganisir di Timur tengah atau kelompok korupsi berjamaah di gedung-gedung dewan perwakilan rakyat (daerah) negara kita.

Namun demikian, saya percaya, kelemahan-kelemahan itu tidak akan berpengaruh banyak bagi kesenangan anda membaca buku seperti ini. Terakhir sebelum menutup buku, dalam bab tentang masa depan kejahatan, Hagan mengutip Peter Grabosky : “berabad silam, seorang filsuf terkenal bernama Santayana mengamati bahwa mereka yang melupakan masa lalu dikutuk untuk mengulangi masa tersebut. Sekarang mereka yang mengabaikan masa depan berada dalam keterkejutan luar biasa ketika masa tersebut datang.”

Cangkringan, kaki  Gunung Merapi, DIY, 12 Maret 2014

Silang Sengkarut Penahanan Terhadap Saksi

Said Faisal (foto : tempo.co)

Said Faisal, Ajudan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal akhirnya dikenakan status sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan perdana sekaligus mulai menjalani penahanan pada Jumat 21 Februari 2014. Penetapan tersangka itu dilakukan beberapa waktu setelah Said Faisal memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara mantan bosnya di Pengadilan Tipikor Riau pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014.

Menurut salah satu Penuntut Umum (sebagaimana dikutip dari Hr. Kompas), Said Faisal memberikan keterangan yang menyangkali penerimaan uang Rp. 500 juta dari Lukman. Pengingkaran itu bertentangan dengan keterangan Lukman. Said tetap mengingkari penerimaan uang itu, termasuk adanya rekaman pembicaraan telepon dirinya dengan Lukman. Rekaman pembicaraan telepon Lukman dengan Said berisi seputar pemberian uang Rp. 500 juta kepada Rusli Zainal.

Penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap seorang saksi yang memberikan keterangan tidak benar di ruang sidang merupakan babak baru dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Terobosan dengan menjadikan tersangka terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di depan persidangan merupakan suatu lampu kuning bagi para saksi yang (meminjam bahasa Busyro Muqoddas) menjadi hamba atasan dan bukan hamba Allah.

Selama ini, perlakuan terhadap saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam ruang persidangan hanya terungkap dalam wacana dan seolah berakhir di media massa. Hakim dan Penuntut Umum hanya dapat berkeluh kesah dalam laporan yang ditujukan kepada pimpinannya. Sesekali debat dan pembicaraan seputar saksi yang berdusta di pengadilan menyeruak dalam ruang publik untuk kemudian hilang dan menyelusup di emperan hati publik menunggu peluang melintasnya perhatian.

Ihwal berbohongnya saksi dalam proses penegakan hukum sebenarnya bukan tidak pernah dipikirkan oleh pembuat Undang-Undang. Pasal 22 UU Pemberantasan Tipikor No 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Perbuatan materiil dalam pasal itu bersifat comisionis dan ommisionis atau bersifat melakukan atau tidak melakukan.

Sesuai penafsiran gramatikal, pembuat UU sesungguhnya telah sadar sejak awal bahwa proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi akan senantiasa berhadapan dengan saksi yang diam, tidak bersedia memberikan keterangan yang diperlukan atau bahkan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Dari sisi pemidanaan, pembuat UU mengkategorikan perbuatan pidana dalam pasal itu sebagai pidana yang berat karena ancamannya di atas 5 (ima) tahun dan karenanya harus didampingi Penasihat Hukum dalam setiap proses pemeriksaan.

Spirit Pasal 22 UU Pemberantasan Tipikor No 31 tahun 1999 juga berkorelasi dengan Pasal 242 KUHP, “ (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan- aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

Dengan aturan yang sedemikian tegas seperti itu, menjadi pertanyaan, mengapa proses hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu selama ini tidak pernah dilakukan ? Jawaban terhadap pertanyaan ini menurut saya, paling tidak karena empat hal.

Pertama, Penegak Hukum berpandangan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi adalah hak dan bukan kewajiban. Oleh karena sebagai hak,  ia tidak memiliki konsekuensi perbuatan. Akibatnya lahir pandangan bahwa pemberian keterangan palsu tidak memberikan akibat secara signifikan pada proses pembuktian kesalahan terdakwa. Ini jelas pandangan yang keliru. Dalam Pasal 224 KUHP secara tegas dinyatakan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi adalah suatu kewajiban yang memiliki konsekuensi berupa sanksi apabila tidak dilaksanakan. Penegak Hukum juga banyak melakukan tindakan permisif dengan lebih banyak bersimpati dan berempati pada saksi yang tidak hadir pada setiap tahapan penanganan perkara. Sikap seperti ini sedikit banyak menggelinding dan berefek pada saksi-saksi dalam perkara lain yang menganganggap kehadiran dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan adalah tindakan fakultatif.

Kedua, lemahnya pembuktian terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu. Ketika memberikan keterangan palsu di depan persidangan, Penuntut Umum sudah harus mulai memikirkan dengan alat bukti apa tindakan itu harus di proses hukum. Alat bukti yang dapat digunakan tentu saja adalah komparasi keterangan itu dengan keterangan saksi-saksi lain. Dalam beberapa hal, suatu kesaksian hanya didukung oleh sedikit saksi sehingga ketika komparasi harus dilakukan, kesaksian-kesaksian itu hanya dianggap sebagai keterangan yang berdiri sendiri. Penegak hukum yang sering “memata-matai” tentu dengan mudah menunjukkan bukti rekaman (taping) atau sadapan (intersepsi). Namun bagi penegak hukum lain yang sering berkutat “membangkitkan mayat/keterangan zaman lampau”, komparasi itu tak terpemanai sulitnya.

Ketiga, penegak hukum terkonsentrasi menangani perkara pokok. Di tengah-tengah tumpukan pekerjaan, Penegak Hukum cenderung mengesampingkan perkara-perkara accessoir yang berimpilikasi mengganggu penanganan perkara pokoknya. Hitungan-hitungan matematis berupa kerugian waktu, kemungkinan harus merefresh memori untuk kemudian menjadi saksi juga menjadi penghalang untuk menyeriusi saksi yang memberikan keterangan palsu. Apalagi kalau kemudian timbul anggapan bahwa penanganan perkara pokoknya tidak akan terganggu karena berlimpahnya alat-alat bukti lain yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Keempat, kegamangan dalam menentukan proses beracara. UU Pemberantasan Tipikor No 31 tahun 1999 tidak menyebutkan bagaimana proses beracara itu dilakukan. Bagi sebagian orang, prosesnya akan tunduk pada proses biasa sebagaimana penanganan perkara tindak pidana korupsi yang lain melalui serangkaian upaya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penanganannya juga setali tiga uang dengan Pasal 21 tentang upaya merintangi proses penanganan perkara. Padahal masalah sesungguhnya yang nyata-nyata terjadi karena silang sengkarut aturan akan timbul kalau berkaitan dengan proses penanganan terhadap sangkaan keterangan palsu sebagaimana Pasal 174 KUHAP. Dalam Pasal itu disebutkan :

(1)  Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

(2)   Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

(3)  Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kapada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

(4)  Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Penjelasan Pasal 174 KUHAP hanya menyebutkan cukup jelas. Untuk itu ada baiknya apabila pasal tersebut ditafsirkan berdasarkan doktrin ataupun metode penafsiran gramatikal serta rasional.  Dalam ayat (2) Pasal 174 tersebut dikatakan bahwa apabila saksi tetap pada keterangannya, Hakim Ketua dapat memerintahkan untuk dilakukan Penahanan. Tidak jelas, apakah penaahanan yang dimaksud disitu dilakukan berdasarkan Penetapan Hakim atau atas dasar Surat Perintah Penyidikan (sesaat setelah persidangan dan saksi digelandang ke kantor penyidik). Demikian pula dengan ayat (3), berita acara pemeriksaan sidang setelah ditandatangani Hakim Ketua dan Panitera lalu diserahkan kepada Penuntut Umum. Juga tidak jelas, apakah Berita Acara Pemeriksaan sidang tersebut harus diserahkan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum ataukah memang Penuntut Umum itulah yang dimaksud.

Penilaian terhadap keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu sangat penting berkaitan dengan pemeriksaan perkara pokoknya. Tanpa bermaksud mendahului putusan hakim, tidak tertutup kemungkinan keterangan saksi yang diduga berbohong itulah yang benar. Oleh karenanya, penilaian terhadap keterangan saksi tersebut akan mempengaruhi jalannya perkara pokoknya. Boleh jadi atas dasar itu, lahir ayat (4) yang menyebutkan adanya kemungkinan penangguhan sidang perkara pokok hingga perkara pidana terhadap saksi itu selesai. Penangguhan itu juga akan berakibat pada masa penahanan dalam persidangan sekaligus hilangnya suasana batin pemeriksaan perkara.

Jika dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 174 tersebut maka boleh jadi proses acaranya menjadi demikian : Terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu setelah diperingatkan oleh Majelis Hakim, dapat dikenakan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan pada surat Penetapan Hakim. Majelis Hakim juga sekaligus menunda persidangan perkara pokoknya sebelum kejelasan tentang kebohongan saksi itu diselesaikan melalui suatu persidangan tersendiri. Selanjutnya,  Hakim Ketua dan Panitera menandatangani berita acara pemeriksaan sidang untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum tidak perlu menyerahkan kepada penyidik karena tidak ada jangka waktu yang jelas dalam KUHAP, lamanya penahanan berdasar penetapan hakim. Juga agar proses pemeriksaannya tidak berlarut-larut melalui pengumpulan alat bukti yang bertele-tele.  

Atas dasar  Berita Acara Pemeriksaan Sidang, Penuntut Umum kemudian menyusun catatan penuntut umum untuk kemudian diajukan melalui prosedur acara pemeriksaan singkat/APS. Mengapa  APS yang dipilih ? karena metode pemeriksaan akan dilakukan secara komparasi sehingga akan mudah dilakukan penilaian. Juga untuk mempercepat proses pemeriksaan agar perkara pokoknya segera mendapat kejelasan. Putusan dalam perkara singkat tersebut meski belum inkracht akan digunakan sebagai petunjuk dalam penyelesaian perkara pokoknya.

Dengan pola penyelesaian seperti itu tentu saja dua hal terselesaikan dengan segera yaitu, pertama, saksi yang berbohong di persidangan dapat diproses serta diberi putusan ,dan kedua, persidangan perkara pokoknya mendapat petunjuk/kejelasan dalam proses pembuktian sehingga majelis Hakim dapat lebih yakin dalam menjalankan tugasnya memutus perkara.

Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Yahya Harahap yang lebih mementingkan model penyelesaian secara substantif/materiil lebih didahulukan ketimbang menjalani prosedur formal yang berbelit-belit.

Tapi, apapun model penyelesaian yang digunakan, Penegak Hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi siapapun juga.

Cangkringan, kaki  Gunung Merapi, DIY, 22 Februari 2014

Eksaminasi Publik perkara Bioremediasi PT. Chevron di Jogjakarta

Tidak ada aturan yang melarang suatu eksaminasi terhadap penanganan perkara, apalagi kalau eksaminasi itu dilakukan publik. Meskipun menurut kebiasaan, eksaminasi dilakukan setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap, tidak ada larangan pula kalau itu dilakukan dalam proses persidangan. Secara etika, eksaminasi dilakukan setelah tidak ada upaya hukum lain dengan maksud agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak diintervensi kegiatan ekstra judisial dalam memutus sesuatu secara judisial.

Pengertian eksaminasi putusan dalam kaitan dengan penanganan perkara sendiri beragam meskipun dapat ditarik benang merah sebagai suatu bentuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap sebuah putusan pengadilan dalam kaitannya dengan aturan perundang-undangan.

Atas dasar pemahaman seperti itulah, diselenggarakan acara dengan tema “Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam kasus PT. Chevron Pacific Indonesia”. Judul eksaminasi yang sangat provokatif menggiring para peserta untuk memiliki pemahaman awal sesuai kehendak Panitia, meskipun kemudian disanggah bahwa Panitia tidak bermaksud demikian.

Peserta Eksaminasi Publik yang diundang, datang dari berbagai latar belakang, mulai dari Hakim/mantan Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Akademisi, Pihak PT. Chevron Pacific Indonesia/PT. CPI dan Tim Pengacara dari PT. CPI

Sayangnya (atau sialnya), putusan pengadilan dalam perkara yang hendak dieksaminasi itu hanya dibagikan secara terbatas pada para eksaminator sebanyak 6 orang yang bertugas melakukan eksaminasi dan memaparkan hasilnya di depan peserta. M. Hakim Nasution, SH. LLM : Tinjauan Aspek-aspek Kontrak Bagi Hasil, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH. MH : Perizinan Pengelolaa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, Dr. Arief Setiawan, SH. MH : Eksaminasi Putusan Perkara Pidana No. 81, 82 dan 85/Pid. B/tpk/PN.Jkt.Pst an. Terdakwa Herland Bin Ompo, Widodo dan Ir. Ricky Prematury, Dipl. MM, Dr. Mudzakkir, SH. MH : Eksaminasi Publik terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara Pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus PT. Chevron Pacific Indonesia, Dr. Chairul Huda, SH. MH : Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang bersumber dari hubungan hukum kontrak dalam bentuk Production Sharing Contract  (PSC), Prof.  Dr. Edward O.S Hiariej, SH. MH : Hukum Acara Pidana dalam praktek penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan perkara bioremediasi;

Tentu saja diskusi lebih banyak berlangsung searah. Selain karena belum pernah membaca putusan, peserta juga hanya disuguhi materi yang dicuplik dari putusan. Putusan salah satu perkara baru dibagikan pada hari kedua ketika agenda acara berlanjut dengan diskusi sesama peserta. Diskusi ini juga agak janggal karena di”embel-embeli” maksud untuk memberikan sumbang saran pada eksaminator sebelum eksaminator memaparkan hasil kesimpulan.

Seorang peserta yang juga seorang pengacara ternama di Jogja dalam perbincangan secara tertutup berseloroh dengan mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas “sponsor” PT. Chevron Pacific Indonesia untuk menggalang opini publik/akademisi, mendukung para terdakwa sekaligus mempersiapkan materi kasasi dalam perkara tersebut. Bahkan ketika seorang penanya menanyakan hal senada, tidak juga ada tanggapan dari panitia.

Pemilihan eksaminator sejak awal juga menunjukkan adanya “pemihakan” panitia kegiatan. Dalam acara itu hadir 3 orang eksaminator yang pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan perkara bioremediasi yaitu M. Hakim Nasution, SH. LLM, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH. MH dan Prof.  Dr. Edward O.S Hiariej, SH. MH;

Jalanya kegiatan eksaminasi publik tersebut didominasi oleh pandangan yang menyalahkan Penyidik, diantaranya : bahwa perkara ini dipaksakan karena pelapornya adalah orang yang pernah kalah dalam proses pelelangan, perkara bioremediasi seharusnya lebih tepat menggunakan UU Lingkungan atau bahkan masuk perkara perdata dan administrasi ketimbang dipaksakan sebagai perkara tindak pidana korupsi.

Eksaminator juga menyalahkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang mengambil pertimbangan putusan dari sisi yang memberatkan terdakwa dan mengesampingkan alat-alat bukti yang meringankan terdakwa.

Dalam kegiatan tersebut, sebagian besar peserta dari kalangan Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara mempertanyakan independensi penyelenggara mulai dari pemilihan judul hingga komposisi eksaminator. Sebagian peserta juga mempertanyakan materi eksaminasi yang saat ini sedang dalam proses persidangan dan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

                                                       Cangkringan, kaki gunung merapi DIY, 20 Feb 2014

Dari Tiada Corby Tanpa Pertanggungjawaban Pidana

foto : yustisi.com

Pembicaraan tentang Schapelle Leigh Corby beberapa hari ini begitu memenuhi ruang-ruang publik. Pro dan kontra mengenai pembebasan bersyaratnya begitu massif merasuk hingga ke kamar tidur warga. Mulai dari pejabat tinggi hingga rakyat jelata memperbincangkan dara asal negeri jiran di selatan itu. Materi pembahasan juga begitu beragam mulai dari sisi kemanusiaan, hubungan antar negara, kecantikan dan sikap terhadap para pengguna narkoba.

Bagi saya, Corby tidak sekedar perempuan berparas cantik yang dengan senyumnya membuat hubungan Indonesia dan Australia ketar-ketir. Corby juga bukan sekedar wanita muda yang menjadi kembang LP Kerobokan Denpasar. Corby ketika dalam persidangan di PN Denpasar adalah perlambang betapa ruwet dan kompleksnya dunia hukum pidana. Bahkan Corby juga menjadi materi perbandingan sistem hukum acara pidana antar dunia hukum pidana Indonesia dan Australia.

Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia dan Australia memiliki dua sistem hukum yang berbeda. Kalau Indonesia menganut sistem civil law (eropa kontinental), Australia memilih pijakan common law (anglo saxon). Sistem hukum kita (utamanya penegakan hukum terhadap narkotika) menganut prinsip crime control sedangkan Australia yang menjunjung tinggi hak asasi seseorang lebih memilih pendekatan due process. Implikasi pendekatan ini adalah bahwa negara kita lebih mendahulukan pola-pola penanganan perkara yang cepat, represif dan cenderung mengesampingkan hak asasi seseorang, berkebalikan dengan sistem hukum Australia yang memilih sistem berbeda.

Perbedaan dari sisi hukum acara tersebut menjadi bara yang terus menyala melalui penolakan masyarakat Australia terhadap sistem peradilan yang mengadili Corby. Pers Australia terus menyiramkan bensin ke tengah publik Australia melalui pemberitaan-pemberitaan tentang sistem peradilan yang korup, berat sebelah dan jauh dari rasa keadilan. Perdebatan tertulis antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dipandang sebagai sandiwara yang telah disusun skenarionya. Maka kasus Corby kemudian dipahami publik Australia sebagai perkara dimana raksasa kasar yang tidak berperikemanusiaan hendak memangsa seorang putri kecil yang tidak bersalah.

Ketika Corby ditangkap pada 8 Oktober 2004, jagat hukum kita tersentak. Ternyata mekanisme pembuktian perbuatan pidana yang selama ini kita jalankan, memiliki celah hukum yag sedemikian menganga. Selama ini, pembuktian perbuatan dalam suatu perkara Narkotika merujuk kepada teori monistis yang sebenarnya sudah tidak up to date. Teori Monistis adalah teori yang menggabungkan perbuatan materiil dengan pertanggungjawaban pidana. Pada teori ini, pertanggungjawaban pidana dilihat dalam kaitannya dengan perbuatan materiil. Dengan adanya kesalahan, maka proses persidangan segera bergerak menuju kepada pemidanaan. Model inilah kemudian yang masyhur dalam dunia teori hukum sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Dalam perkara Corby, pertanggungjawaban pidana dianggap telah terpenuhi dengan adanya perbuatan materiil berupa temuan ganja seberat 4,1 kg netto dalam tas bogie board miliknya. Pandangan yang dianut oleh Penuntut Umum dan diamini oleh Judex factie maupun Judex juris ini berimplikasi pada tidak perlunya dibuktikan bagaimana dan dengan modus seperti apa, barang bukti berupa ganja tersebut masuk ke dalam tas Corby. Pandangan tersebut juga menutupi celah-celah yang mungkin saja terjadi seperti adanya pihak lain yang memasukkan ganja ke dalam tas Corby atau yang sekarang marak dikenal sebagai dugaan rekayasa kasus (lihat putusan MA terbaru).

foto : nefosnews.com

Lawan dari teori Monistis adalah teori Dualistis yaitu teori yang secara tegas memisahkan perbuatan pidana dari pertanggungjawaban pidana. Dalam teori ini, ketika seseorang terbukti melakukan perbuatan materiil, tidak serta merta pelakunya langsung dijatuhi pidana/hukuman. Harus ada benang merah yang menghubungkan antara perbuatan materiil tersebut (actus reus) dengan sikap batin (mens rea) yang menjelaskan lahirnya “kesalahan”. Teori Dualistis juga menjelaskan bahwa seseorang yang telah terbukti melakukan kesalahan masih harus diteliti kembali apakah orang tersebut memiliki pertanggungjawaban pidana atau mempunyai alasan untuk melakukannya sebelum kemudian bergerak menuju “pidana”. Perbuatan pidana kemudian dipahami tidak sekedar mencocoki rumusan sebagaimana tertera dalam undang-undang namun lebih jauh dari itu juga harus mampu menjelaskan adanya alasan yang rasional mengapa perbuatan itu kemudian dilakukan.

Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggung-jawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, Selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan dan penentuan adanya kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana. (Dr. Chairul Huda, SH, MH., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Jakarta, Kencana 2006).

Dalam perkara Corby, Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim setelah mendapati adanya perbuatan material berupa penyimpanan ganja dalam tas Corby, harus bergerak menuju ke alasan dan modus mengapa ganja tersebut berada dalam tas. Hal-hal ini akan banyak bergantung pada proses penyidikan. Ketika penyidikan berlangsung, penyidik harus mampu menyusun konstruksi kejadian yang rasional dan didukung alat-alat bukti yang menjelaskan motif dan modus yang dilakukan Corby ketika meletakkan ganja dalam tasnya. Konstruksi itu akan diambil alih oleh Penuntut Umum dalam menjelaskan ke hadapan persidangan dan di depan publik.

Tanpa membuktikan adanya motif dan modus dalam suatu perbuatan pidana maka penegakan hukum hanya akan bergantung pada operasi tangkap tangan yang rawan akan rekayasa.

 Cangkringan, kaki gunung merapi DIY, 10 Feb 2014 

Bahkan Bersihpun Harus Risih

Kalau suatu hari anda membangun rumah atau membeli kendaraan dengan cara tunai karena anda mendapat warisan ataupun melalui kredit karena anda hanya seorang pegawai negeri pas-pasan, sebaiknya simpanlah semua nota atau kwitansi pembayaran yang berkaitan dengan pembangunan/pembelian tersebut. Itu penting, karena boleh jadi suatu waktu ketika anda melakukan kesalahan kecil, rumah atau kendaraan anda akan diungkit-ungkit oleh penegak hukum. Kesalahan kecil itu tidak perlu harus berkaitan dengan rumah atau kendaraan anda. Ia dapat berdiri sendiri dan menjadi portal bagi penegak hukum untuk mempersoalkan kekayaan anda yang diduga tidak wajar hanya karena anda tidak mengarsipkan nota/kwitansi pembelian/pembangunan.

Sebagai contoh ketika anda tanpa sadar, tidak membayar hutang anda pada seorang kawan meski jumlahnya hanya berkisar ratusan ribu rupiah, maka anda dapat diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penipuan/penggelapan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang No. Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dikategorikan sebagai tindak pidana asal yang dapat membawa implikasi ke arah tindak pidana pencucian uang. Oleh karena UU TPPU tidak merinci adanya hubungan kausalitas yang tegas antara perbuatan sebagaimana tindak pidana asal dan aset/harta benda yang dimiliki seseorang maka terbuka ruang yang luas untuk ditafsirkan sebagai perilaku pencucian uang. Artinya, rumah dan kendaraan anda akan ikut ditelisik, dari mana sumber pembangunan/pembeliannya. Ketika anda tidak dapat membuktikan (meski alasannya adalah anda tidak memiliki metode pengarsipan yang baik) maka rumah dan kendaraan anda akan disita dan dirampas untuk negara.

Kasus Gayus Tambunan dapat dijadikan “cermin” yang menarik. Dakwaan Tindak Pidana Korupsi yang dikenakan terhadap Gayus hanya mencakup kerugian sebesar Rp.570.952.000,- Atas nama kebenaran dan keadilan, harta benda Gayus yang berjumlah ratusan milyar rupiah kemudian ikut disita “hanya” karena kepemilikan uang dalam jumlah besar itu tidak sesuai dengan profile Gayus sebagai seorang pegawai negeri.

Dalam persidangan tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan dengan penggunaan pasal-pasal yang menunjuk adanya kerugian negara, hubungan kausalitas terjadi antara perbuatan melawan hukum yang tersurat maupun tersirat dengan kerugian negara. Hubungan itu harus riil dan tidak boleh berdasar asumsi. Ketika suatu  perbuatan melawan hukum ternyata tidak dalam posisi “sejajar” dengan besaran kerugian negara maka Majelis Hakim akan dengan mudah meruntuhkan “rumah kartu” pembuktian Penuntut Umum. Pendeknya, dalam hukum pidana, asumsi tentang besaran kerugian negara adalah sesuatu yang diharamkan.

Persoalannya kemudian menjadi pelik saat Undang-Undang No. Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) lahir dan mengetengahkan mekanisme yang selama ini diharamkan oleh hukum pidana. Ketika Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan, ia harus yakin dengan didukung oleh minimal dua alat bukti bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan tersangka adalah pelaku perbuatan pidana tersebut. Anomali tindak pidana pencucian uang terjadi ketika Penuntut Umum harus membawa Terdakwa ke depan pengadilan hanya berdasar pada asumsi-asumsi yang diperoleh karena minimnya alat-alat bukti. Asumsi-asumsi itu kelak akan disandarkan pada Pasal 77 UU TPPU : Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.  Sekali lagi, undang-undang tidak menyebutkan bahwa pada saat penyidikan ataupun penuntutan, tersangka wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Orang bisa berdalih bahwa “kepentingan pemeriksaan” yang dimaksud disitu juga mencakup ketika perkara berada di tingkat penyidikan dan penuntutan. Padahal kalau melihat posisi Pasal dalam UU TPPU, sangat jelas, bahwa bagian keempat tentang pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan bagian yaang terpisah dari bagian ketiga  tentang Penuntutan.

Dengan menggunakan konstruksi hukum pidana biasa (minus TPPU), Penyidik atau Penuntut Umum yang tidak memiliki alat-alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus menghentikan penyidikan/penuntutannya. Sebaliknya, dengan menggunakan konstruksi TPPU, asumsi atau perkiraan-perkiraan itu menjadi “peluru” bagi penyidik atau Penuntut Umum untuk melimpahkan perkaranya  ke tingkat yang lebih tinggi.

Sekilas penggunaan mekanisme TPPU itu dapat berpotensi menyelamatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara yang pola penggerogotiannya dilakukan secara halus dan tidak terdeteksi. Marilah kita berkeliling dan melihat rumah-rumah mewah para pejabat birokrasi atau membaca berita tentang rekening-rekening dalam jumlah yang luar biasa sementara profile mereka hanya sebagai pejabat pemerintahan belaka. Mereka inilah yang dimaksud sebagai corruption by greed (korupsi dengan alasan serakah). Mereka ini pula yang seharusnya menjadi sasaran senjata Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tetapi sesungguhnya, aturan TPPU itu juga berpotensi menerabas pihak yang benar. Betapa tidak, Masyarakat kita adalah masyarakat yang kurang rapi metode pengarsipan dokumen/surat-surat pentingnya. Semua masih berprinsip bahwa pengaturan itu tidak diperlukan sepanjang dilakukan dalam jumlah yang kecil/seadanya atau pembelian/pembangunan sesuatu tersebut dilakukan tanpa merugikan pihak lain atau corruption by need (korupsi dengan alasan ekonomi).

Di sisi lain, pemerintah kita juga tidak mempunyai mekanisme pencatatan keuangan atau perekonomian yang menelisik sampai ke dompet setiap warganya. Pemerintah masih berkutat pada pencatatan keuangan yang sifatnya makro dan belum menjangkau hingga ke sistem keuangan pribadi warga. Bandingkanlah dengan warga negara asing yang memiliki sistem pencatatan keuangan rapi. Di Negara-negara tersebut, Pemerintah mencatat setiap bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan warga untuk mempermudah proses perpajakan. Sehingga ketika terjadi persoalan, negara dapat dengan mudah membuka file keuangan warganya sekaligus memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu.

Dalam kondisi demikian, orang bersihpun saat ini harus risih, bukan karena khawatir ditelisik melainkan karena tidak memiliki bukti pembangunan/pembelian. Slogan “kalau bersih kenapa harus risih” rasanya harus di perbaharui. Akan lebih tepat kalau ditambah sehingga menjadi “kalau bersih dan punya kuitansi, kenapa harus risih”.

Di tengah moral penegak hukum yang masih sering dipertanyakan warga, marilah kita berharap bahwa kita semua tidak tidak pernah terjebak pada masalah pidana, sekecil apapun agar harta/aset kepemilikan kita yang lain tidak ikut ditelisik dan menjadi masalah baru.